PURWAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, menyoroti masih lemahnya sistem pengamanan di kawasan Bendungan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Sorotan tersebut disampaikan usai memantau perkembangan penyelidikan dugaan kasus pembunuhan seorang petugas keamanan di Mapolres Purwakarta, Senin (27/7/2026).
Menurut Dedi Mulyadi, Bendungan Jatiluhur merupakan salah satu objek vital nasional yang memiliki peran strategis sebagai penyedia air baku, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pengendali irigasi, serta penyangga kebutuhan air bagi jutaan masyarakat. Karena itu, sistem pengamanan di kawasan tersebut harus memenuhi standar keamanan yang tinggi dan didukung teknologi modern.
"Kawasan Bendungan Jatiluhur memiliki fungsi yang sangat vital bagi masyarakat dan negara. Seharusnya seluruh titik strategis telah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) yang terhubung ke command center yang beroperasi selama 24 jam. Dengan sistem seperti itu, setiap aktivitas dapat dipantau secara real time sehingga potensi gangguan keamanan dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat," ujar Dedi Mulyadi.
KDM menilai pengawasan di kawasan Bendungan Jatiluhur masih perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari sistem keamanan terpadu, termasuk pemasangan CCTV di seluruh titik rawan, peningkatan sistem monitoring, serta pembangunan pusat kendali (command center) yang beroperasi tanpa henti.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan tidak hanya bertujuan mencegah tindak kriminal, tetapi juga mengantisipasi berbagai potensi ancaman lain yang dapat mengganggu keamanan dan keberlangsungan fungsi objek vital nasional.
"Kita tidak boleh menunggu sampai terjadi peristiwa berikutnya. Pencegahan harus menjadi prioritas utama melalui sistem keamanan yang modern, terintegrasi, dan responsif," tegasnya.
Selain meminta evaluasi terhadap sistem keamanan Bendungan Jatiluhur, Dedi juga meminta jajaran kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan pembunuhan terhadap petugas keamanan tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia berharap proses penyelidikan dapat segera mengungkap pelaku beserta motif kejadian sehingga memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Di akhir keterangannya, KDM berharap Perum Jasa Tirta (PJT) II segera melakukan langkah-langkah konkret dalam memperkuat sistem pengamanan kawasan Bendungan Jatiluhur melalui pemanfaatan teknologi pengawasan modern, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penguatan pengamanan personel di lapangan.
Langkah tersebut dinilai penting agar Bendungan Jatiluhur sebagai salah satu aset strategis nasional memiliki sistem keamanan yang lebih modern, terintegrasi, dan mampu meminimalkan berbagai potensi gangguan keamanan di masa mendatang.
Redaksi sukapurwanews.com (Yd)
