BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan insan pers agar tetap menjadi penjaga kebenaran informasi di tengah derasnya arus komunikasi publik dan perkembangan media digital.
Dedi menegaskan, independensi wartawan merupakan prinsip yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan politik, ekonomi maupun kepentingan lainnya. Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat periode 2026–2031 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Dedi menekankan pentingnya organisasi profesi wartawan menjaga integritas jurnalistik dengan menempatkan fakta sebagai dasar utama dalam setiap pemberitaan.
“Wartawan itu kan independen, maka PWI harus terus menjunjung tinggi independensi, keberpihakan pada fakta dan menyajikan berita sesuai fakta, tidak menambah, tidak mengurangi,” ujar KDM sapaan akrab nya.
Pers Harus Tetap Menjalankan Fungsi Kontrol
Kdm menilai pers profesional merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Selain memberikan informasi kepada masyarakat, media memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, kontrol pers dibutuhkan agar pemerintahan berjalan secara terbuka, transparan dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Karena ini profesi terhormat dalam membangun keseimbangan demokrasi di Indonesia dan Jawa Barat dan upaya melakukan check and balance terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalau di Jawa Barat dipimpin oleh saya,” katanya.
Fungsi kontrol tersebut, lanjut kdm, bukan berarti pers harus berseberangan dengan pemerintah. Justru, kritik dan pengawasan yang berbasis fakta diperlukan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.
PWI Punya Tanggung Jawab Historis
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan rasa syukur dapat hadir dalam prosesi pengukuhan kepengurusan PWI Jawa Barat periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Ketua PWI Jabar Tantan Sulthon Bukhawan dan Ketua Dewan Kehormatan Oland P. Sibarani.
Munir juga mengungkapkan adanya pertanyaan Dedi Mulyadi mengenai jumlah organisasi wartawan yang ada di Indonesia.
“Saya jawab ada empat. Saya jelaskan, PWI, IJTI, AJI, yang keempat terakhir PFI, foto,” ujar Munir.
Ia menjelaskan, PWI merupakan organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa.
PWI lahir pada 9 Februari 1946, tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Organisasi tersebut didirikan oleh para wartawan pejuang yang turut berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
“PWI lahir tepatnya pada tanggal 9 Februari 1946. Didirikan oleh para pejuang, wartawan-wartawan pejuang yang turut mengantarkan kemerdekaan dan berjuang turut mempertahankan kemerdekaan,” kata Munir.
Karena sejarah tersebut, Munir menegaskan bahwa kepengurusan PWI Jabar memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga profesionalisme wartawan sekaligus marwah organisasi.
“Kepercayaan, kehormatan, dan kemuliaan yang diterima hari ini sebagai pengurus nantinya harus dipertanggungjawabkan di akhir masa bakti,” tegasnya.
PWI Dorong Pers dan Pemerintah Berkolaborasi
Munir menyebut PWI memiliki lebih dari 30 ribu anggota dan memikul tanggung jawab dalam menjaga kemerdekaan pers, mencerdaskan masyarakat serta turut mendorong kemajuan bangsa.
Menurutnya, pers dan pemerintah dapat membangun hubungan kerja sama sepanjang tetap berada dalam koridor profesional dan tidak menghilangkan independensi jurnalistik.
“Sebuah keharusan para stakeholder untuk saling bekerja sama ketika kita memiliki tujuan yang sama untuk kebaikan Jabar, bangsa, dan negara,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon menegaskan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya akan membangun hubungan produktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Namun, kerja sama tersebut tidak akan menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas kebijakan publik.
“Kita juga memiliki niat baik, Pak, untuk membesarkan, untuk terus menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentunya pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal,” kata Tantan.
PWI Jabar Naungi Lebih dari 1.000 Anggota
Tantan mengungkapkan, PWI Jawa Barat saat ini menaungi lebih dari 1.000 anggota yang tersebar di 22 kabupaten dan kota. Organisasi tersebut juga didukung empat kelompok kerja yang aktif menjalankan berbagai fungsi organisasi.
Menurut Tantan, jaringan tersebut menjadi modal penting bagi PWI Jabar dalam menyampaikan informasi pembangunan sekaligus membawa aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
“Dan tentunya kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ujarnya.
Tantan menegaskan, PWI Jabar siap berkontribusi dalam mengawal berbagai program pembangunan Jawa Barat, termasuk mendukung visi “Jabar Istimewa, Kota Ditata, Lembur Diurus.”
Bagi PWI Jabar, pembangunan tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah, tetapi juga keterlibatan masyarakat dan pers yang mampu menyampaikan informasi secara faktual sekaligus mengawal kebijakan publik.
Dengan demikian, hubungan antara pemerintah, masyarakat dan pers diharapkan tidak berhenti pada kerja sama publikasi, tetapi menjadi bagian dari ekosistem demokrasi yang menempatkan fakta, kepentingan publik dan kemerdekaan pers sebagai pijakan utama.
Redaksi : Sukapurwanews.com
