-->
  • Jelajahi

    Copyright © Sukapurwa News
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Blogger Templates

    Iklan

    dugaan pungli uang kas ekstrakurikuler futsal dan kekerasan siswa MTsN 1 lebak disorot , kang sai'd siap layangkan surat resmi

    19 November 2026, November 19, 2026 WIB Last Updated 2026-11-19T02:16:51Z


     



    Sukapurwanews.com ,lebak  banten – Dunia pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini, MTsN 1 Lebak menjadi perhatian menyusul adanya dugaan pungutan uang kas kegiatan ekstrakurikuler futsal sebesar Rp25.000 serta dugaan tindakan kekerasan fisik terhadap sejumlah peserta didik.


    Berdasarkan informasi dan pengaduan yang diterima LSM DPD Bimpar Kab.Lebak terdapat dugaan siswa diwajibkan membayar uang kas ekstrakurikuler futsal. Persoalan tersebut semakin memprihatinkan lantaran siswa yang sudah bayar tapi kurang dari 25.000 mendapatkan perlakuan fisik.


    Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya dugaan tindakan menjenggut rambut, menjitak, bahkan menampar siswa ketika pembayarannya kurang. 


    Apabila informasi tersebut terbukti benar, tindakan demikian merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai bentuk pembinaan atau kedisiplinan biasa.


    Said Selakunketua LSM DPD Bimpar Indonesia Kab.Lebak Kegiatan ekstrakurikuler seharusnya menjadi wadah pengembangan bakat, minat, dan karakter peserta didik. Bukan justru menjadi beban finansial yang berujung pada tekanan maupun perlakuan tidak pantas terhadap siswa.


    Pihak MTs Negri 1 Lebak harus menjelaskan secara transparan mengenai dasar penarikan uang kas sebesar Rp25.000 tersebut, termasuk siapa yang menetapkan, bagaimana mekanisme pengumpulannya, serta untuk apa dana tersebut digunakan.


    Apabila penarikan dilakukan secara wajib dan mengikat tanpa dasar kebijakan yang sah, persoalan tersebut patut diperiksa oleh instansi berwenang. Ujarnya



    Dalam rangka memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada salah satu guru kelas MTsN 1 Lebak terkait informasi dugaan pungutan uang kas ekstrakurikuler futsal dan dugaan kekerasan fisik terhadap siswa.


    Namun, hingga berita ini di tayangkan konfirmasi tersebut belum mendapatkan respons. Akan tetapi, klarifikasi dari pihak sekolah sangat diperlukan agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.


    Kang sa'id ambil sikap,bimpar siap ambil sikap layangkan surat resmi ke pihak sekolah.


    Menyikapi persoalan tersebut, Kang Sa'id selaku Ketua LSM DPD BIMPAR Indonesia Kabupaten Lebak menyatakan akan mengambil langkah kelembagaan dengan melayangkan surat resmi kepada Kepala MTsN 1 Lebak.


    Surat tersebut dimaksudkan untuk meminta klarifikasi tertulis, penjelasan mengenai dasar penarikan uang kas ekstrakurikuler futsal, serta penjelasan atas dugaan tindakan fisik terhadap peserta didik.


    Langkah ini merupakan bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab organisasi dalam mengawal dunia pendidikan agar tetap berjalan sesuai aturan dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak.


    Kang Sa'id juga meminta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak agar melakukan pemeriksaan dan tidak menganggap persoalan ini sebagai persoalan internal biasa.


    Ada lima poin yang menjadi sorotan bimpar.


    1. Memeriksa kebenaran dugaan pungutan uang kas ekstrakurikuler futsal sebesar Rp25.000.

    2. Mengusut dugaan tindakan fisik terhadap siswa yang belum memenuhi pembayaran.

    3. Memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat.

    4. Memastikan siswa mendapatkan perlindungan dari intimidasi maupun tindakan balasan.

    5. Meminta pihak madrasah memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban secara transparan.


    "Jangan sampai anak didik yang datang ke sekolah untuk menuntut ilmu justru harus menghadapi tekanan akibat persoalan uang kas. Jika benar ada siswa yang dijenggut rambutnya, dijitak, bahkan ditampar karena persoalan pembayaran, ini harus menjadi perhatian serius dan diperiksa secara menyeluruh."


    Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut uang Rp25.000, melainkan menyangkut tanggung jawab moral, profesionalitas tenaga pendidik, serta perlindungan terhadap hak-hak peserta didik. Ujarnya. 


    Kang Sa'id menegaskan bahwa BIMPAR akan mengawal persoalan ini melalui mekanisme kelembagaan dan jalur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




    ( red )

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    NamaLabel

    +