Bandung Barat, 30 April 2025 —
Kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mencabut bantuan hibah terhadap yayasan dan pondok pesantren, memantik respons keras dari berbagai pihak. Forum Membangun Desa (Formades) akhirnya angkat bicara—bukan untuk membakar situasi, tapi memberi arah dan peringatan: jangan asal sapu bersih!
Sekjen Formades menyatakan, mereka mendukung langkah tegas gubernur, namun dengan syarat utama: kebijakan ini harus selektif, bukan sembrono. Banyak yayasan dan pesantren akar rumput yang tak pernah kecipratan bantuan sepeser pun, tapi tetap mengabdi penuh untuk masyarakat. "Kalau alasannya karena ada akses politik, silakan evaluasi. Tapi jangan sampai yang tulus juga kena getahnya!" ujar Sekjen dalam pernyataan resminya.
Formades menegaskan perlunya audit menyeluruh dan keterbukaan data hibah, serta menindak oknum-oknum yang menyalahgunakan nama lembaga agama demi korupsi berjemaah.
Lebih lanjut, Formades menyoroti kondisi memprihatinkan di Desa Cicangkanghilir, Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, yang luput dari perhatian program ketahanan pangan. Para petani di sana menjerit—tanpa informasi, tanpa pendampingan, tanpa hasil. Apalagi lahan pertanian yang tadah Hujan, selama ini petani hanya mengandalkan Kebaikan Tuhan mengirim Hujan, Selain daripada itu Jalan Usaha Tanipun sangat memprihatinkan" Kalau bicara membangun desa, lihat dulu yang di bawah, Pak Gub!" tulis pernyataan itu.
Tak hanya itu, masih di Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor tepatnya kawasan Cikadu yang berada di bantaran Waduk Saguling kini jadi titik merah—kumuh, rawan narkoba, dan disusupi prostitusi terselubung berkedok karaoke. Masyarakat resah, tapi Pemkab Bandung Barat seolah tutup mata, dengan Kondisi tersebut, Para penjajak Barang Haram tersebut tetap beroperasi, seakan terlindungi, sudah berulangkali para pemakai yang membeli ditangkap, namun semua masih berjalan, dan berjualan. Sungguh ironis memang
Formades menuntut Gubernur Dedi Mulyadi untuk tidak membuat kebijakan tanpa melihat situasi di lapangan. Mereka percaya, dengan langkah konkret dan empati sosial, daerah-daerah tertinggal bisa diselamatkan.
"Ini bukan sekadar kritik, ini suara warga yang tak terdengar. Jangan biarkan desa jadi korban kegagalan birokrasi!" pungkasnya.
Sukapurwa News
