Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kolaborasi erat antara Pemerintah dan DPR RI menjadi kunci dalam mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Kamis (21/8), Menkeu menyampaikan apresiasi kepada delapan Fraksi yang telah memberikan pandangan dan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang APBN 2026 beserta Nota Keuangannya. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi dorongan positif agar APBN mampu menjadi instrumen nyata kehadiran negara dalam memperkuat ekonomi nasional.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ujar Menkeu.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas belanja negara serta optimalisasi pendapatan melalui reformasi perpajakan, penguatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan pemanfaatan teknologi digital. Upaya ini diyakini dapat memperkuat penerimaan negara tanpa mengurangi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.
Lebih lanjut, Pemerintah dan DPR sepakat menjaga defisit anggaran tetap di bawah tiga persen PDB dengan tata kelola fiskal yang hati-hati dan berkesinambungan. Menkeu menambahkan, sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta pemerintah daerah akan terus diperkuat demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Di akhir pernyataannya, Menkeu menyampaikan apresiasi atas semangat konstruktif DPR dalam pembahasan RAPBN 2026. Ia berharap proses pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan semangat gotong royong demi tercapainya Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Redaksi : Sukapurwanews
Sumber : Kementerian Keuangan RI – kemenkeu.go.id
Editor Web : Ikhsan Adzkar
