Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat resmi menyepakati fasilitasi 5.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di Indonesia. Kesepakatan ini dihasilkan dalam audiensi antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (5/12).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Maruarar Sirait—yang akrab disapa Ara—menegaskan bahwa pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap kesejahteraan wartawan sebagai garda terdepan penyampai informasi publik. Penyediaan rumah subsidi ini dianggap sebagai langkah konkret negara untuk memastikan wartawan mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau.
“Saya sangat menghormati profesi wartawan. Program rumah subsidi ini adalah bentuk kehadiran negara dan menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo. Wartawan harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memiliki rumah,” tegas Menteri Ara.
Menteri Ara juga meminta PWI untuk segera mempersiapkan data penerima dan melakukan sosialisasi nasional agar 5.000 unit tersebut terserap maksimal.
“Target 5.000 rumah ini harus terserap seluruhnya pada 2026,” ujarnya.
“Deal, ya?”
“Deal,” jawab Ketum PWI Akhmad Munir.
PWI Siap Gerakkan Jaringan Nasional
Ketua Umum PWI Akhmad Munir menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan insan pers. Ia menegaskan bahwa PWI akan mengerahkan jaringannya untuk memastikan program ini dapat diakses luas oleh wartawan di daerah, termasuk yang bukan anggota PWI.
Menurut Munir, banyak wartawan yang selama ini kesulitan memiliki rumah karena keterbatasan penghasilan.
“Terima kasih kepada Menteri PKP atas fasilitas rumah ini. Program ini sangat membantu wartawan yang membutuhkan hunian layak,” ujarnya.
Dukungan PWI untuk Sosialisasi KPR FLPP
Selain penyediaan 5.000 rumah untuk wartawan, Menteri Ara juga meminta PWI membantu menyebarkan informasi terkait KPR FLPP, skema rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
KPR FLPP menawarkan:
suku bunga tetap 5% sepanjang tenor,
cicilan ringan hingga 20 tahun,
uang muka terjangkau.
“Informasi KPR FLPP harus sampai ke masyarakat luas melalui insan pers,” ujar Menteri Ara.
Melalui pemberitaan yang akurat, ia berharap publik memahami mekanisme pembelian rumah bersubsidi sekaligus terhindar dari misinformasi terkait program perumahan.
Sosialisasi Nasional Digelar 9 Desember
Sebagai tindak lanjut, PWI Pusat akan menggelar sosialisasi nasional pada 9 Desember 2025 yang melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera, para pengembang, serta agen properti. Acara akan dipusatkan di Kantor PWI Pusat dan diikuti pengurus PWI provinsi hingga kabupaten/kota.
Munir menekankan bahwa program ini sangat relevan dengan jumlah anggota PWI yang mencapai sekitar 35.000 orang. Dengan pendapatan Rp2–3 juta per bulan, wartawan diperkirakan mampu mengakses rumah subsidi dengan cicilan sekitar Rp1.080.000 per bulan.
“Alhamdulillah, ini solusi konkret bagi kesejahteraan wartawan,” kata Munir.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya Kementerian PKP dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
