*
Sukapurwanews.com - LEBAK – Kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kabupaten Lebak ke Bali kembali menjadi sorotan publik.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit dan berbagai persoalan pelayanan publik yang belum terselesaikan.
Perjalanan dinas tersebut dinilai tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi rakyat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemerintah Kabupaten Lebak mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 juta untuk biaya transportasi pulang-pergi setiap anggota DPRD selama agenda tiga hari dua malam.
Selain itu, tersedia anggaran hotel sebesar Rp1,9 juta per malam dan uang harian Rp480 ribu per orang.
Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, membenarkan adanya agenda kunjungan kerja ke Bali.
Namun, ia mengaku belum menerima laporan lengkap dari anggota dewan yang mengikuti kegiatan tersebut.
Benar, tapi saya belum mendapatkan laporan dari anggota yang berangkat, ujarnya.
Menanggapi hal itu, Sekum Gerakan Satu Komando (GSK) Pederasi, Kang Sa'id, mempertanyakan urgensi kunjungan kerja tersebut.
Menurutnya, penggunaan anggaran daerah harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi agenda rutin yang menghabiskan uang rakyat.
Kami mempertanyakan apa urgensi kunjungan kerja ke Bali di saat masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan pelayanan publik.
Jangan sampai anggaran daerah digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, tegas Kang Sa'id.
Ia menilai masih banyak persoalan mendesak di Kabupaten Lebak yang seharusnya menjadi prioritas DPRD, mulai dari infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sekum Gerakan Satu Komando (GSK) Pederasi juga meminta agar hasil kunjungan kerja tersebut dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Jika memang kunjungan kerja itu penting, maka DPRD wajib menyampaikan hasil, manfaat, dan rekomendasi yang diperoleh kepada masyarakat.
Jangan sampai publik hanya melihat besarnya anggaran yang dihabiskan tanpa mengetahui hasil nyata yang dibawa pulang, tambahnya.
Menurut Kang Sa'id, transparansi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat sebagai pemilik sah uang daerah.
Rakyat berhak tahu untuk apa uang mereka digunakan. DPRD harus membuktikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi Kabupaten Lebak, bukan sekadar perjalanan dinas yang menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, pungkasnya.
( said )
