Purwakarta 9 Juli 2025– Pernyataan keras dilontarkan Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Purwakarta, Robiansyah Pratama. Dengan nada tinggi, ia mengecam keras praktik monopoli hak dan disposisi yang menurutnya sudah keterlaluan. Robiansyah menegaskan, ABPEDNAS bukanlah "pengemis otorisasi" yang bisa dipermainkan seenaknya oleh oknum-oknum berkepentingan.
Dalam pernyataan tegas yang disampaikannya, Robiansyah mengungkapkan kekesalannya terhadap praktik birokrasi yang dinilai manipulatif dan jauh dari prinsip keadilan.
"Saya tegaskan sekali lagi, ABPEDNAS bukan pengemis otorisasi! Kami tidak pernah meminta-minta hak kami. Hak kami itu sah, hak kami itu melekat, dan bukan untuk dimonopoli atau diperjualbelikan oleh siapapun," tegas Robiansyah dengan suara lantang.
Ia menilai, selama ini ada upaya dari oknum tertentu yang memanfaatkan wewenang untuk memonopoli disposisi, yang seharusnya berjalan secara adil dan terbuka.
"Disposisi dan hak itu bukan barang dagangan! Jangan jadikan itu sebagai alat permainan atau komoditas politik. Kami ini lembaga resmi, diakui secara hukum. Kami punya marwah, kami punya harga diri," kecamnya.
Lebih lanjut, Robiansyah menyebut situasi ini sebagai bentuk nyata dari praktik manipulasi yang kian merajalela. Menurutnya, ada indikasi kuat bahwa hak-hak kelembagaan ABPEDNAS sengaja dipersulit untuk kepentingan kelompok tertentu.
"Sudah cukup! Jangan sekali-sekali menekan atau menipu kami. Kalau praktik seperti ini dibiarkan, kami pastikan ABPEDNAS akan mengambil langkah yang lebih keras dan tegas. Kami akan lawan setiap bentuk monopoli hak!" tegasnya.
Tak hanya itu, Robiansyah juga menyerukan adanya evaluasi total terhadap praktik-praktik otorisasi di lingkungan pemerintahan daerah.
"Kami minta segera evaluasi! Kami tidak akan tinggal diam jika hak-hak kami terus dijadikan mainan birokrasi. Ini bukan ancaman, ini adalah sikap resmi lembaga," ujar Robiansyah.
Di akhir pernyataannya, Robiansyah dengan tegas mengingatkan semua pihak untuk tidak memandang sebelah mata ABPEDNAS.
"Kalau sistem ini tetap begini, jangan salahkan ABPEDNAS jika kami turun langsung dengan sikap lebih keras. Ingat, kami ini pejuang di tingkat desa yang punya kekuatan akar rumput yang riil," tandasnya.
Redaksi Sukapurwanews
