Minimnya evaluasi dan pengawasan dinilai menjadi penyebab gagalnya programp Aksi Desa. Publik mendesak audit menyeluruh agar anggaran pemerintah benar-benar tepat sasaran.
PURWAKARTA — Upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis digital seharusnya menjadi langkah maju menuju transparansi dan efisiensi di tingkat desa. Namun, program Aksi Desa (Aplikasi Sistem Informasi Desa) yang diluncurkan di Kabupaten Purwakarta justru menimbulkan tanda tanya besar. Program yang menelan anggaran miliaran rupiah itu dinilai belum jelas wujudnya dan gagal memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Padahal, tujuan awal program ini sangat baik — untuk memudahkan aparatur desa dalam mengelola administrasi, keuangan, hingga pelayanan publik melalui sistem digital. Namun kenyataannya, banyak desa mengeluhkan aplikasi tersebut belum pernah diterima dalam bentuk apa pun sejak program itu digulirkan.
“Uang sudah diserahkan, tapi wujud barangnya pun kami belum tahu. Aplikasinya belum tersalurkan sama sekali. Kami bingung harus di-SPJ-kan dalam bentuk apa?” ujar salah satu Sekretaris Desa di Kabupaten Purwakarta, Kamis (13/11/2025).
Anggaran Miliaran Rupiah, Manfaat Tak Terlihat
Dari hasil penelusuran, sekitar 80 desa di bawah koordinasi APDESI Purwakarta ikut serta dalam program tersebut. Jika setiap desa menyetorkan dana sekitar Rp20 juta, maka total anggaran yang terserap diperkirakan mencapai Rp1,6 miliar.
Namun, hasilnya justru nihil. Tidak satu pun desa melaporkan menerima aplikasi yang dijanjikan. Banyak perangkat desa bahkan tidak mengetahui bentuk maupun fungsi dari program yang telah mereka bayarkan.
“Sebenarnya kami tidak dapat bicara, dan bingung dengan program yang begitu banyak, tapi manfaat bagi masyarakat kurang. Bagaimana kami bisa mengalokasikan anggaran yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat?” ungkap seorang perangkat desa dengan nada heran.
“Dulu kami dijanjikan aplikasi ini akan mempermudah administrasi dan laporan keuangan desa, tapi kenyataannya hanya membebani. Kami merasa dirugikan,” tambah perangkat desa lainnya.
Minim Pengawasan, Diduga Ada Penyalahgunaan Anggaran
Minimnya pendampingan dan ketidaksiapan sistem digital tersebut menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran. Sejumlah pihak menilai proyek aplikasi desa itu terkesan dipaksakan tanpa perencanaan matang dan tanpa evaluasi manfaat.
Kondisi ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah daerah mendorong program digitalisasi desa. Program yang seharusnya meningkatkan kinerja pemerintahan justru menimbulkan keraguan publik atas transparansi pengelolaan dana.
Desakan Audit dan Evaluasi Menyeluruh
Ketua salah satu lembaga pemerhati kebijakan publik Purwakarta mendesak agar pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek Aksi Desa tersebut.
“Ini uang rakyat yang nilainya miliaran rupiah. Jika program tidak berfungsi, harus ada audit dan pertanggungjawaban yang jelas. Anggaran pemerintah harus tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya proyek di atas kertas,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, keberhasilan program digital tidak bisa diukur hanya dari peluncuran aplikasi, tetapi dari sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat nyata dari implementasinya.
Belum Ada Tanggapan Resmi dari Pemkab Purwakarta
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan ini. Tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.
Pelajaran untuk Pengelolaan Anggaran ke Depan
Kasus macetnya program Aksi Desa ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik. Setiap program berbasis teknologi harus dirancang dengan perencanaan matang, didukung pelatihan memadai, dan disertai pengawasan ketat agar anggaran yang digelontorkan benar-benar tepat sasaran.
Di era digitalisasi pemerintahan, anggaran bukan sekadar dibelanjakan, tapi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa. Transparansi, akuntabilitas, dan hasil yang terukur menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.
Redaksi: sukapurwanews.com
Penulis: (Yadi)
Editor : Ikhsan Adzkar
