.jpg)
Pandeglang, Banten,sukapurwa news — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan sebagai upaya menjawab persoalan gizi dan beban ekonomi masyarakat selama bulan Ramadan menuai sorotan publik di Kabupaten Pandeglang.
Alih-alih mendapat apresiasi luas, pelaksanaan program tersebut justru memicu kritik dari masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga pengguna media sosial.
Sejumlah warga mempertanyakan kualitas menu, proses penyajian, serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan sepanjang Ramadan tahun ini.
Kemasan Viral Picu Reaksi Publik
Perbincangan publik mencuat setelah beredar video dan foto paket MBG yang viral di media sosial.
Dalam unggahan tersebut, paket makanan untuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita terlihat dibagikan menggunakan kantong plastik kresek.
Kondisi itu memicu beragam tanggapan dari warganet yang menilai penyajian tersebut kurang layak dan tidak mencerminkan standar makanan bergizi.
Sejumlah komentar menyebut kemasan tersebut tidak sesuai dengan semangat program yang mengusung nilai pemenuhan gizi dan perlindungan kesehatan penerima manfaat.
Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberikan klarifikasi bahwa makanan awalnya telah dikemas sesuai prosedur operasional standar (SOP) menggunakan ompreng.
Namun, dalam proses distribusi di lapangan terjadi pemindahan kemasan oleh kader posyandu dengan alasan kondisi cuaca.
Penjelasan ini justru memunculkan pertanyaan baru terkait konsistensi pengawasan dan koordinasi teknis dalam pelaksanaan program.
KNPI Minta Evaluasi Menyeluruh
Sorotan juga datang dari kalangan organisasi kepemudaan. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang melalui pernyataan resminya menilai pelaksanaan MBG di daerah belum berjalan optimal dan membutuhkan evaluasi menyeluruh.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Pandeglang, Saepudin, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap operasional di tingkat pelaksana perlu diperketat agar tujuan program benar-benar tercapai.
Menurutnya, kritik yang muncul tidak semata-mata berasal dari ruang digital, tetapi juga dari masyarakat yang secara langsung menyaksikan pelaksanaan program di lapangan.
Pola Distribusi Ramadan Dipertanyakan
Selama Ramadan, pelaksanaan MBG di Pandeglang dilakukan dengan sistem “take away” bagi siswa yang berpuasa. Paket yang dibagikan umumnya berisi kurma, roti, telur, dan susu untuk berbuka puasa.
Meski dinilai praktis, pola ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pemenuhan kebutuhan gizi secara komprehensif.
Sejumlah pihak mempertanyakan apakah skema tersebut benar-benar dirancang berdasarkan kajian gizi yang terukur, atau sekadar menyesuaikan momentum Ramadan tanpa pendekatan nutrisi yang mendalam.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Sorotan
Hingga kini, informasi publik mengenai rincian penganggaran, mekanisme distribusi, serta evaluasi mutu program MBG di Pandeglang dinilai masih terbatas.
Minimnya keterbukaan data memunculkan dorongan agar pemerintah daerah dan pelaksana program menyampaikan laporan yang lebih transparan kepada masyarakat.
Pengamat kebijakan publik menilai, tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai, program yang digadang sebagai solusi peningkatan gizi berisiko dipersepsikan sebagai kegiatan simbolik semata.
Dorongan Perbaikan Program
Sebagai program yang bertujuan mulia dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, MBG dinilai memiliki potensi besar apabila dikelola dengan tata kelola yang baik.
Namun, sejumlah catatan penting yang mengemuka di Pandeglang meliputi:
1. Standar penyajian dan kemasan yang perlu menjamin keamanan pangan serta menjaga martabat penerima manfaat.
2. Konsistensi penerapan SOP antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.
3. Kejelasan standar kandungan gizi yang terbuka untuk diuji dan dievaluasi secara independen.
4. Transparansi anggaran dan mekanisme distribusi yang dapat diakses publik.
Berbagai pihak berharap pemerintah daerah maupun pusat melakukan evaluasi komprehensif agar MBG tidak sekadar menjadi program penyaluran makanan, tetapi benar-benar menjadi kebijakan berbasis kebutuhan gizi masyarakat.
Dengan perbaikan sistem pengawasan, peningkatan standar mutu, serta keterbukaan informasi, program ini diharapkan mampu menjawab harapan publik dan memberikan dampak nyata bagi kelompok rentan yang menjadi sasaran utama.(ari)
