JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus memperkuat ketahanan air sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya poin kedua: memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dalam kerangka tersebut, ketahanan air diposisikan sebagai fondasi utama pertahanan dan ketahanan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan hal itu dalam Town Hall Meeting Water Security di Jakarta, Selasa (24/2/2026), yang mempertemukan kementerian dan lembaga, akademisi, NGO, investor, profesional, serta masyarakat sipil untuk merumuskan arah kebijakan air secara terintegrasi.
“Air adalah sumber kehidupan. Kami berdiskusi tidak hanya antarkementerian dan lembaga, tetapi juga melibatkan akademisi, NGO, investor, profesional, hingga masyarakat sipil. Karena air adalah persoalan bersama. Kita ingin menghadirkan air yang memadai untuk kebutuhan hidup manusia dan untuk pertumbuhan ekonomi,” ujar Menko AHY.
Ia menekankan sekitar 74 persen pemanfaatan air nasional digunakan untuk sektor agrikultur, mulai dari pertanian hingga peternakan. Karena itu, kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif menjadi kunci dalam mendukung swasembada pangan serta memperkuat ketahanan nasional.
Sebagai landasan kebijakan, pemerintah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dengan tiga fokus utama: konservasi, pemanfaatan, dan mitigasi daya rusak air.
Konservasi dilakukan melalui perlindungan daerah tangkapan air, pengendalian pencemaran, dan penghematan penggunaan guna menjaga keberlanjutan sumber daya air. Pemanfaatan diarahkan secara adil, efisien, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pertanian, industri, dan energi tanpa mengabaikan keseimbangan ekosistem. Mitigasi daya rusak air difokuskan pada pengurangan risiko banjir, kekeringan, dan erosi melalui perencanaan yang tepat, penguatan infrastruktur pengendali, serta peningkatan kesiapsiagaan.
Untuk mencapai swasembada air, pemerintah menyiapkan empat intervensi strategis. Pertama, dekarbonisasi guna menjaga stabilitas iklim dan mengurangi risiko cuaca ekstrem. Kedua, penegakan tata ruang dan perlindungan daerah tangkapan air agar fungsi resapan di hulu tetap terjaga. Ketiga, optimalisasi infrastruktur eksisting melalui pengerukan sedimentasi, pemeliharaan waduk, dan penataan sempadan sungai. Keempat, peningkatan efisiensi serta pengendalian kualitas air agar pasokan dan kebutuhan tetap seimbang.
Menko AHY menegaskan pendekatan ini bertujuan memulihkan siklus air secara menyeluruh—dari hujan yang terserap menjadi cadangan, dimanfaatkan secara produktif, hingga dialirkan kembali secara aman—sebagai langkah transisi dari penanganan krisis menuju ketahanan jangka panjang.
Dalam forum tersebut, inovasi teknologi turut menjadi perhatian. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Arif Satria memaparkan pemanfaatan teknologi untuk menghemat penggunaan air sekaligus mengonversi air kotor menjadi air bersih. Sementara itu, Kementerian PU telah memiliki roadmap pembangunan dan pemeliharaan bendungan serta infrastruktur air guna memastikan keberlanjutan fungsi layanan.
“Tadi disampaikan Prof. Arif dari BRIN, banyak teknologi terkini yang bisa digunakan untuk menghemat air sekaligus mengonversi air kotor menjadi air bersih. Kementerian PU juga memiliki roadmap, apa saja yang sudah dikerjakan, berapa bendungan yang telah dibangun, dan bagaimana memastikan tidak hanya membangun, tetapi juga memelihara dalam jangka panjang,” tambah Menko AHY.
Dalam kesempatan tersebut, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Air, Retno Marsudi, turut menyampaikan pandangan dari perspektif global mengenai ketahanan air. Ia menekankan pentingnya menjadikan agenda air global sebagai aksi nyata yang terukur. Berbagi pengalaman dari pertemuannya terkait persiapan UN Water Conference di Senegal beberapa waktu lalu, ia menegaskan konferensi mendatang harus menghasilkan implementasi konkret, bukan sekadar komitmen.
“Pada saat nanti ada UN Water Conference, maka this conference should be an action-oriented conference,” tegasnya.
Ia juga memaparkan besarnya tantangan global dalam sektor air dan sanitasi, termasuk keterkaitannya dengan sektor pertanian, energi, industri, dan ekonomi digital. Kompleksitas tersebut menuntut perubahan pendekatan dari sektoral menjadi kolaboratif dan terintegrasi.
“Oleh karena itu, dengan besarnya tantangan yang tadi beberapa saya sampaikan, maka mau tidak mau kita harus meninggalkan pendekatan yang sifatnya silo (terkotak-kotak). Karena air mengajarkan satu hal penting bagi kita, yaitu kita tidak akan dapat menyelesaikan krisis air sendirian,” katanya.
Selanjutnya, ia menyampaikan menurut Bank Dunia, untuk memenuhi SDGs 6 (clean water and sanitation for all), terdapat kesenjangan pendanaan setiap tahunnya sebesar 121 hingga 140 miliar dolar AS. Sementara itu, dari sisi bisnis, sektor air masih dipandang sebagai high risk and low return.
“Padahal data World Bank juga menyebutkan setiap 1 USD investasi untuk air akan menghasilkan return sebesar 6,8 USD. Perhitungannya tidak boleh dilakukan secara silo, tetapi juga harus memperhitungkan dampak luas yang dihasilkan dari investasi di bidang air,” imbuhnya.
Dalam hal ini, WRI mencatat untuk menyediakan akses air bagi seluruh penduduk dunia diperlukan sekitar 1 persen dari total PDB global, atau setara 29 sen per hari per orang.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan perumusan kebijakan terintegrasi, Menko AHY optimistis ketahanan air dapat menjadi pilar kuat dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo serta memperkokoh pertahanan dan ketahanan nasional berbasis kemandirian sumber daya.
Town Hall Meeting ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas sebagai ruang dialog dalam merumuskan langkah strategis menuju ketahanan air nasional yang berkelanjutan.
Turut hadir Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU Bob Arthur Lombogia, Guru Besar Teknik Lingkungan ITS Surabaya Prof. Joni Hermana, serta perwakilan LSM dan asosiasi.
Menko AHY didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Ayodhia G. L. Kalake; Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Rachmat Kaimuddin; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Ronny Hutahayan; Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, Merry Riana, serta para Staf Ahli.
SP-73/INFRA/HUMAS/II/2026
#KemenkoInfrastruktur
#KemenkoInfra
#MenkoAHY
#InfrastrukturUntukSemua
#MemperkuatInfrastruktur
#MembangunEkonomi
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Instagram: @KemenkoInfra
X: @KemenkoInfra
YouTube: @KemenkoInfra
