Sukapurwanews - Lebak, Banten — Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten kembali menjadi sorotan publik setelah dilakukannya inspeksi mendadak (sidak) terhadap aktivitas penambangan Galian bentonik milim PT. BBI di wilayah Curugbitung Kabupaten Lebak.
Sidak yang melibatkan tim gabungan dari ESDM Banten, Satpol PP, serta instansi terkait tersebut menemukan adanya aktivitas penambangan dan pengangkutan tanah yang diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perizinan.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, terdapat indikasi kegiatan galian Bentonik Milik PT.BBI di luar titik koordinat yang dilaporkan, serta belum ditunjukkannya dokumen perizinan yang lengkap di lokasi.
Meski demikian, langkah penindakan yang diambil dinilai belum memberikan efek jera yang kuat. Hingga saat ini, belum terlihat adanya tindakan tegas yang terbuka kepada publik seperti penghentian total aktivitas secara konsisten di seluruh titik yang diduga bermasalah.
Bendahara DPD BIMPAR Indonesia Kabupaten Lebak, Kang Yogi, turut angkat bicara dan mempertanyakan ketegasan penindakan yang dilakukan.
“Kalau hanya sidak, kemudian dipasang garis polisi dan papan peringatan (PIP), tapi tidak lama kemudian sudah hilang, ini jadi pertanyaan besar. Di mana ketegasan ESDM Banten?” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya lebih dari satu titik lokasi yang diduga bermasalah, namun belum semuanya mendapatkan penanganan yang sama.
“Kenapa ada beberapa lokasi dengan aktivitas yang diduga serupa, tapi penindakannya tidak merata? Padahal di lapangan terlihat ada kegiatan yang patut diduga berada di luar titik koordinat yang seharusnya,” tambahnya.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat apabila tidak segera dijelaskan secara terbuka oleh pihak berwenang.
Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan publik bukan hanya kegiatan sidak, tetapi juga transparansi hasil dan konsistensi penegakan aturan.
Selain itu, dampak lingkungan dari aktivitas penambangan juga menjadi perhatian serius. Perubahan kontur tanah, debu, serta lalu lintas angkutan berat di jalur umum dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat sekitar.
Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas ESDM diharapkan segera memberikan klarifikasi resmi terkait:
Status legalitas aktivitas tambang yang diperiksa
Hasil lengkap sidak di lapangan, langkah penindakan yang telah dan akan dilakukan secara menyeluruh, transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Publik juga mendorong agar pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dilakukan secara konsisten dan tidak bersifat insidental semata. Penegakan hukum yang tegas, adil, dan terbuka diyakini akan memberikan kepastian bagi semua pihak.ujarnya(said)
.jpg "Proyek UPI Purwakarta Disorot, Dugaan Kelalaian K3 Makan Korban, Pelaksana Dinilai Tutup Mata")
