Sukapurwanews.com - LEBAK – Putra, seorang Aktivis Banten, menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang tidak boleh dihalangi oleh siapa pun. Menurutnya, kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi yang sehat.
Dalam pernyataannya, Putra, Aktivis Banten, menyampaikan keprihatinannya terhadap berbagai dinamika yang berkembang di Kabupaten Lebak. Ia menilai, setiap upaya yang mengarah pada pembungkaman suara masyarakat merupakan bentuk kemunduran demokrasi.
«"Ini adalah hinaan bagi dunia pergerakan. Suara rakyat tidak bisa dibungkam. Kritik bukan ancaman, melainkan bentuk kepedulian masyarakat agar amanah yang diberikan rakyat dijalankan dengan penuh tanggung jawab," tegas Putra, Aktivis Banten.»
Menurut Putra, pejabat publik harus memiliki jiwa besar dalam menerima kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi demi memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa berkembangnya aspirasi masyarakat, termasuk adanya desakan agar Ketua DPRD Kabupaten Lebak mengundurkan diri, merupakan bagian dari hak demokrasi sepanjang disampaikan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
«"Aspirasi masyarakat tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Justru harus menjadi bahan introspeksi bagi setiap penyelenggara negara. Demokrasi akan kehilangan maknanya apabila suara rakyat dibungkam atau diabaikan," ujar Putra.»
Di akhir pernyataannya, Putra, Aktivis Banten, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan secara santun, damai, dan berdasarkan hukum.
«"Kami akan terus berdiri bersama rakyat dalam mengawal kebijakan publik. Selama perjuangan dilakukan secara konstitusional, tidak ada alasan untuk takut menyuarakan kebenaran. Suara rakyat adalah amanah yang wajib didengar, dan kritik adalah bagian dari upaya membangun daerah yang lebih baik," pungkas Putra, Aktivis Banten.
( said )
.jpg "FORKIN Siapkan Aksi Besar! Ribuan Massa Akan Kepung DPRD Lebak, Desak Ketua Dewan Bertanggung Jawab atas Dugaan Intimidasi dan Penculikan Aktivis")
