GARUTl 1/09/2026, — Pembangunan jembatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp90 juta di Kampung Cigangsa, RW 01/RT 02, Desa Situsari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, mendapat sorotan serius dari masyarakat.
Proyek jembatan berukuran sekitar 5 x 3,5 meter yang mulai dikerjakan sejak Juli 2026 tersebut dipertanyakan warga. Sorotan tidak hanya tertuju pada kualitas konstruksi, tetapi juga pada kondisi aliran sungai yang dinilai semakin menyempit serta kekhawatiran terhadap kekuatan pondasi saat menghadapi derasnya arus pada musim hujan.
Warga Khawatir Sungai Dipersempit, Ancaman Banjir Mengintai
Warga menilai ruang aliran sungai di sekitar pembangunan jembatan tampak lebih sempit dibandingkan kondisi sebelumnya.
Persoalan ini dinilai tidak bisa dianggap sepele. Sebab, ketika intensitas hujan meningkat dan debit air sungai membesar, penyempitan aliran berpotensi menghambat laju air.
Pertanyaan pun muncul: apakah kapasitas debit air sungai dan dampak musim hujan telah diperhitungkan secara matang sebelum pembangunan dilakukan?
Warga khawatir, apabila aliran air tidak memiliki ruang yang cukup, air dapat meluap dan mengancam lingkungan di sekitar lokasi.
“Harapan kami sungainya diperlebar agar air bisa mengalir dengan lancar. Jangan sampai malah dipersempit. Kalau hujan deras, kami takut air meluap dan banjir ke mana-mana,” ujar salah seorang warga.
Bagi masyarakat, pembangunan jembatan seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan akses warga, bukan justru memunculkan kekhawatiran baru terhadap potensi banjir.
Pondasi Dipertanyakan, Warga Takut Tanah Tergerus Arus
Sorotan warga juga mengarah pada konstruksi pondasi jembatan.
Masyarakat mempertanyakan apakah pondasi telah dilengkapi sistem penguatan dan perlindungan yang memadai untuk menghadapi gerusan air sungai.
Kekhawatiran warga cukup beralasan. Saat hujan deras, arus sungai dapat meningkat dan menggerus tanah di sekitar bangunan. Jika perlindungan terhadap pondasi tidak memadai, kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi stabilitas konstruksi.
“Kami khawatir kalau hujan besar, arus air bisa menggerus tanah di sekitar pondasi. Jangan sampai setelah selesai dibangun justru pondasinya rusak atau terbawa arus,” ungkap warga.
Warga secara khusus mempertanyakan apakah konstruksi pondasi telah dirancang sesuai kondisi geografis dan karakteristik aliran sungai di lokasi pembangunan.
Apakah pondasi telah memiliki pengamanan yang cukup terhadap gerusan air? Apakah struktur bangunan telah disesuaikan dengan potensi debit air saat musim hujan?
Pertanyaan tersebut kini menunggu penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
BPD Mengaku Tidak Mengetahui Secara Rinci
Sorotan terhadap proyek tersebut semakin menguat setelah pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Situsari mengaku tidak mengetahui secara rinci dan tidak dilibatkan dalam proses pembangunan jembatan.
Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses koordinasi, transparansi dan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan uang negara melalui Dana Desa.
Padahal, pembangunan desa seharusnya dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.
Dengan nilai anggaran mencapai Rp90 juta, publik menilai Pemerintah Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perencanaan, desain konstruksi, spesifikasi teknis hingga mekanisme pengawasan pekerjaan.
Jangan sampai proyek selesai secara fisik, tetapi menyisakan persoalan kualitas dan risiko bagi masyarakat di kemudian hari.
Pemerintah Desa Diminta Buka Data dan Penjelasan Teknis
Masyarakat kini meminta Pemerintah Desa Situsari dan TPK memberikan penjelasan terbuka terkait sejumlah persoalan yang menjadi sorotan, di antaranya:
- Apakah penyempitan aliran sungai telah diperhitungkan dalam perencanaan?
- Bagaimana kapasitas aliran air saat debit sungai meningkat?
- Apa bentuk pengamanan pondasi terhadap gerusan arus?
- Apakah konstruksi telah sesuai spesifikasi dan standar teknis?
- Mengapa BPD mengaku tidak mengetahui atau tidak dilibatkan secara rinci dalam proses pembangunan?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala Desa Situsari belum memberikan klarifikasi resmi terkait sorotan masyarakat tersebut.
Sukapurwanews.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Desa Situsari, TPK, BPD serta pihak kecamatan dan instansi teknis terkait. Media ini membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Masyarakat berharap Dana Desa Rp90 juta benar-benar menghasilkan infrastruktur yang aman, berkualitas dan tahan dalam jangka panjang.
Sebab, pembangunan jembatan tidak cukup hanya dinilai dari bentuk fisiknya ketika selesai dibangun.
Ujian sebenarnya justru akan datang ketika musim hujan tiba: apakah jembatan mampu bertahan menghadapi derasnya arus, atau justru menyisakan persoalan baru berupa penyempitan aliran sungai, banjir dan ancaman gerusan terhadap pondasi.
Sukapurwanews.com (Iwan Sudarman)
